Kajian logis pro kontra RUU Pornografi

Kenapa logika itu tidak sinkron dengan hati nurani?

ataukah karena logika itu tidak jujur terhadap hati nurani

 

Sengaja atau tidak sengaja, tapi tulisan ini hattrick lagi… Namun tulisan ketiga ini termasuk langka karena bukanlah buah pikiranku (sama seperti tulisan ini). Padahal saya yang termasuk blogger idealis versi saya (hueeeeksss😛 hihihi) karena berusaha menerbitkan tulisan-tulisan karya asli dari si empunya blog😛. Makanya tulisan kali ini spesial banget buat pembaca dan dengan sangat baik hati sekali (heh lebai) Silahkan disebarkan bila Anda berkenan dengan isinya.

Versi lengkap tulisan ini dapat diunduh disini. Tulisan dibawah sedikit editan/rangkuman dari empunya blog.

 

a. Pemberlakuan RUU P akan memasung kreativitas dan melanggar kebebasan berekspresi

Apakah demikian sempit kreativitas yang dimiliki anak bangsa sehingga akan merasa dipasung dan dilanggar haknya ketika tidak diperbolehkan memproduksi materi yang mengandung unsur pornografi ? Di RUU ini tidak ada pasal yang mengatur kreativitas! Apa selama ini kita pernah merasakan pengungkungan kreatifitas yang sebenarnya,, haloo,, kita bahkan tidak pernah merasakan hidup dengan pemenjaraan kreatifitas seperti di jaman Renaissance! Selain itu, seni adalah hal yang subjektif. Begitu masuk di ruang publik, “seni” itu harus siap untuk ditolak, dikritisi, dsb. Nah, apakah yang dilakukan oleh pekerja seni kita sekarang adalah berkesenian bukan merupakan aktivitas bisnis, knp? Seniman akan menghasilkan karya yang ‘then money will follow’, tapi mengapa kenyataannya sekarang justru sebaliknya?? Kreativitas timbul justru karena adanya batasan! Apakah seluruh seniman (disangka) berpikiran cabul sehingga tidak bisa berkarya tanpa pornografi ??!!! Alasan dengan penolakan ini sungguh menghina dan merendahkan seniman dan makna seni itu sendiri.

 

b. RUU P akan memberangus kebudayaan dan mematikan industri pariwisata

Menurut DR Taufik Pasiak neurosaintis UNSRAT Manado, secara naluri, manusia dapat membedakan mana porno dan tidak. Jadi tidak perlu dikuatirkan bahwa kebudayaan, adat istiadat dan ritual agama akan tersandung UUP,karena memang BUKAN produk Pornografi sehingga UU P tidak terlahir untuk mengatur hal-hal tersebut.Sebab itu, Pasal 14 RUU P harus dihapuskan karena akan menjadi celah legalisasi pornografi dan justru melemahkan UU ini. Industri pariwisata di Bali, Yogya, dan daerah lain tidak akan terusik dengan adanya UU P, karena turis datang untuk pesona budaya dan alam, bukan mencari kecabulan.


c. Pemberlakuan RUU P tidak mendidik masyarakat, karena masyarakat melakukan perbuatan – perbuatan bermoral sekedar dilandasi keterpaksaan sebagai akibat diterapkannya hukum, bukan karena kesadaran

Hukum dibuat ketika dirasakan adanya problem sosial dalam masyarakat yang tidak dapat ditangani lagi oleh kesadaran pribadi dan norma sosial yang ada. Lagipula, yang mengatur moral itu syapa??? Yang memblow up isu tersebutkan justru pihak kontra UU P. Kami menghendaki UU untuk mengatur tindakan kriminalitas bidang pornografi yang tidak diakomodir oleh perundang-undangan yang ada sekarang.


d. UU P adalah UU yang mubazir ( Perspektif hukum; apa tidak cukup KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran, UU Pers, UU Trafficking ? )

Menurut mereka yang kontra, kalau tujuannya adalah menekan merebaknya pornografi maka tidak diperlukan produk hukum lagi semacam UU P; tinggal diefektifkan saja undang-undang yang sudah ada seperti KUHP dan UU Pers. Alasan ini tidak dapat diterima. Faktanya, perangkat hukum yang ada seperti KUHP dan UU Pers selama ini tidak berdaya dalam menjerat kasus-kasus pornografi. Selain itu diperlukan Lembaga Penyangga yang tugas, kewajiban, struktur keanggoraan dan kedudukannya diatur dalam UU P ini dengan tujuan menjaga efektifitas implementasi UU P setelah diundangkan. 

Penjelasan lengkap poin-poin di KUHP, UU Perlindungan anak, UU Penyiaran, dan UU Pers yang ternyata tidak mengakomodir dapat dilihat di versi lengkap tulisan ini

 

e. UU P mencerminkan tirani mayoritas atas minoritas

Indonesia adalah Negara yang sangat tertinggal dan terbelakang untuk regulasi pornografi, ironis sekali mengingat dasar negara adalah Pancasila. Negara seliberal Amerika, untuk Federal bahkan memiliki beberapa undang-undang pornografi a.l.: CSEC ( Children Sexual Exploitation Crimes, Child Pornography Prevention Act, Prosecutorial Remedies and Other Tools to End Exploitation of Children Today Act sementara untuk negara bagian juga ada. Dari 50 negara bagiannya, hanya 4 yang belum memilikinya. Di Indonesia, mulai dari KUHP, UU Perlindungan Anak, Undang-undang Pers tidak ada yang memadai untuk mengatur pornografi, terutama pornografi anak.


f. UU P akan memicu disintegrasi (perpecahan) bangsa

Menggelikan, logikanya bisa dipertanyakan; apakah pornografi akan mempersatukan bangsa ini? Ancaman ini justru harus dikritisi. Usut tuntas, jangan-jangan ini provokasi negara asing yang punya kepentingan agar bangsa ini pecah, dan berkolaborasi dengan antek-anteknya, kelompok yang memang tidak inginkan kesatuan NKRI. Bukan isu RUU-P saja yang memunculkan ‘lagu lama tak bermutu’ini. Beberapa tahun lalu juga terdengar ketika UU Sisdiknas diwacanakan, juga ketika seorang Presiden akan ‘diimpeach’ bertebaran ancaman propinsi itu-itu akan merdeka, meski hanya berupa pepesan kosong. Sang presiden tetap dilengserkan, tapi rakyat tetap kokoh bersatu di bawah naungan Garuda Pancasila, karena tanah tumpah darah kita hanya Indonesia.


g. UU P akan mendiskriminasi & mengkriminalisasi perempuan

Jika kita bicara hakekat, tentu keberadaan UU manapun memang untuk mengkriminalisasi seseorang/kelompok. Kenapa tidak pernah ada yang memaknai UU Korupsi, UU Terorisme, atau bahkan KUHP sebagai bentuk dari kriminalisasi terhadap Pejabat? golongan Islam garis keras? Atau kriminalisasi terhadap orang miskin? Dalam Draft RUU-P yang diuji publikkan, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan itu. Yang ada RUUP mengkriminalkan penjahat pornografi tanpa pandang bulu, baik perempuan, maupun laki-laki. Pernyataan pihak ttg hal ini, berarti telah melecehkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Tinggal tugas masyarakatlah memperkuat pengawasan terhadap proses penyidikan dan penyelidikan, tapi bukan meniadakan UU !!!

 

h. Pemberlakuan UU P berarti “islamisasi”/ “talibanisasi”

Pornografi bukan hanya mengakomodir kepentingan umat Islam. Tidak ada satu pasalpun yang menyebut aurat sebagai tolok ukur. Korban badai pornografi juga tidak pandang agama. Bisa menerpa orang Islam, Kristen, Hindu, Budha, juga orang tak beragama. Jadi pornografi mestinya concern semua orang yang beragama maupun yang atheis. Yang melarang pornografi tidak saja agama Islam, mari kita lihat ajaran Katolik: Katekismus Gereja Katolik memberikan tiga alasan mengapa pornografi adalah salah dan dosa;

PERTAMA, pornografi melanggar keutamaan kemurnian. Setiap umat Kristiani dipanggil untuk hidup murni, sebab itu ia wajib menghormati kekudusan seksualitas kemanusiaannya sendiri, yang meliputi integrasi jasmani dan rohani dari keberadaannya. Yesus mengajarkan, “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.” (Mat 5:27-28).

KEDUA, pornografi sangat merusak martabat semua mereka yang ikut berperan (para aktor, pedagang dan penonton). Masing-masing dari mereka mengeksploitasi diri atau mengeksploitasi yang lain dengan suatu cara demi kenikmatan atau keuntungan pribadi. Secara keseluruhan, martabat manusia – baik ia yang berpose, ia yang memproduksi, ia yang memperdagangkan, ataupun ia yang menikmatinya – direndahkan.

KETIGA, mereka yang terlibat dalam pornografi membenamkan diri dalam suatu dunia semu, dunia khayalan, lepas dari dunia nyata. Pornografi menarik orang untuk masuk ke dalam suatu dunia semu yang menyesatkan dan egois, yang kemudian dapat dilakukan dalam dunia nyata hingga mencelakakan diri sendiri dan orang lain.

 

“Sebagai umat Kristiani, haruslah kita waspada terhadap pornografi, bukan hanya menghindari penggunaannya saja, melainkan juga menolak gambar, bayangan atau pemikiran apapun yang muncul secara tak sengaja, seperti misalnya ketika secara kebetulan menyaksikannya saat menonton film”

Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa pornografi merupakan “satu pelanggaran berat,” artinya secara obyektif merupakan dosa berat. Jangan pernah kita menganggap remeh dosa ini dan membiarkannya berakar dalam hidup kita.

 • Fr. Saunders pastor of Our Lady of Hope Parish in Potomac Falls. sumber : “Straight Answers: Dealing with Addictions to Pornography” by Fr. William P. Saunders; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2004 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; http://www.catholicherald.com 

 

Begitu juga dengan Hindu: Memberikan sesuatu yang merangsang wanita lain, bercanda cabul dengannya, memegang busana dan hiasannya, serta duduk di tempat tidur dengannya  adalah perbuatan yang (hukumannya) harus dianggap sama dengan berzina” (Manawa Dharma Sastra VIII.357). “Hendaknya bagian yang sensitif dari tubuh ini jangan diperlihatkan, karena hal itu akan merusak mental dari orang yang melihatnya” (Kama Sutra III.12).

 

Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa (APSB)

Tumpuan Nurani Penjaga Negeri

Sekretariat : Gd. Ganeca Lt. 2

Jl. Raya Pasar Minggu No. 234,Jakarta Selatan

Telp : (021) 68552573 , Fax : (021) 7972294 

12 thoughts on “Kajian logis pro kontra RUU Pornografi

  1. Sebuah argumentasi yang masuk akal, Fitrasani. Sayangnya, sudah banyak yang apriori terhadap RUUP itu, sebagus apapun dibuat RUU itu tetap tidak akan bisa membuat kaum penolak itu mau menerima.

  2. Ping-balik: Mari Dukung RUU Pornografi « Catatanku

  3. saya agak miris sekaligus bingung melihat perdebatan di metro beberapa waktu yang lalu mengenai RUUP.
    Terutama mengenai pendapat yang terlontar dari salah seorang tokoh partai yang menentang RUUP.
    beliau bilang, RUUP ini akan menyinggung semangat kebinekaan. bali jadi bali, sulawesi jadi sulawesi, dsb. lalu dikait-kaitkan dengan RUUP yang akan bertentangan dengan budaya asli daerah. kok jadi asbun (asal bunyi) ya? terlihat kalau beliau hanya defense aja. fallacy of logic nih..

    kali lain saya membaca salah satu posting dari seorang kawan di milis BEM SI. Memang hasil forward dari milis yang lain. Salah seorang penggiat penolakan RUUP seolah membawa nama KWI (konferensi wali gereja indonesia) dan menambahkan statement-statement provokatif yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Padahal tidak jelas beliau ini siapa dan sebagai apa di KWI.
    Membawa ke isu konflik SARA (khususnya agama).. beliau mengakhiri statementnya dengan pertanyaan bodoh:
    jadi yang salah (berkaitan dengan RUUP) PKS, MUI atau KWI?

    beliau juga menyampaikan bahwa ada maksud politis di balik RUUP.

    menurut saya pasti politis! tidak perlu diperdebatkan lagi. namanya juga produk undang-undang ya pasti politis! melalui mekanisme politik, sehingga memiliki sifat politis.
    Sekarang tinggal kita lihat dampak atau konsekuensinya saja, positif atau negatif. Sudah. kita diskusi di area tsb saja. Jangan di area asbun spt: ini konflik antar agama atau politis tidak politis.

    tapi, di luar itu semua…
    menurut saya ini kembali lagi kepada pilihan kebijakan dari PEMIMPIN BANGSA ini. mau atau tidak. berani atau tidak!

  4. Ikut nimbrung

    Menurut saya yang dipermasalahkan itu multi tafsirnya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, mestinya atur saja yang pasti-pasti dulu jangan yang bisa multi tafsir, karena definisi pornografi sendiri maksudnya belum jelas.

    Misalnya: tidak memakai pakaian sama sekali di muka umum dan membuat rekaman hubungan suami istri, dengan alasan apapun, harus dilarang karena memang tidak masuk akal sehat manusia dan bisa dikategorikan sebagai pornografi.

    Sementara bila urusan berpakaian, bila mau diatur, malah repot, karena memang bisa berbenturan dengan kalangan seniman. Urusan pakaian ini bisa multi tafsir lagi mengenai sopan dan tidaknya. Belum lagi kalau orang di daerah terpencil yang kadang bisa punya baju, kadang tidak, atau mungkin orang miskin yang bajunya sudah bolong sana, bolong sini, lebih bingung lagi mengaturnya. Jangan sampai buat UU hanya untuk di kota2x besar tapi di daerah lain boleh di langgar, itu bukan UU namanya.

    Pembuatan RUU ini masalah besar, sebaiknya didiskusikan dalam jangka panjang oleh DPR dengan masukan dari seluruh elemen masyarakat, mungkin sampai 10 tahun lagi misalnya. Sepakatilah yang pasti2x dulu, bila sudah tidak ada multi tafsir lagi, karena semua elemen masyarakat sudah tidak bisa beralasan apapun lagi, baru diputuskan sebagai UU. Tiap 5 tahun sekali diupdate lagi, apakah sudah ada kesamaan tafsir lagi, bila ada yang tidak multi tafsir karena sesuai jamannya, ya, UU direvisi lagi, ditambahkan, begitu seterusnya, karena memang buatan manusia tidak ada yang sempurna.

    Hanya satu masalah utamanya, jangan ada multi tafsir, bila tidak ada lagi, pasti semua setuju.

  5. wah, gara2 tulisan ini .. blog mba kena ‘blok’ sama KIS 2009 (Kaspersky Internet Security) saya … Reason ? Heuristic Analysis (P*rn*graphy, Er*t*c materials)

    liat aja :
    http://img442.imageshack.us/my.php?image=blokdv7.jpg

    btw, thanks atas tulisannya …

  6. Setiap kebijakan politik yang takut mata publik adalah kotor. Mengesahkan RUU antiporno dengan menghindar dari sorotan publik adalah politik porno itu sendiri !

    Orang yang berani menyuarakan kritik disindir kurang menghormati bulan suci Ramadhan ! Dan kita tahu nasib orang yang dicap kurang menghormati unsur agama di negara ini, sindiran ini sebuah cara amat keji untuk membungkam kebebasan menyatakan pendapat !

    Perjalanan bangsa ini sangat identik dengan hal2 tak logis. Berusaha melogiskan RUU ini???? sangat sedih leluhur negri ini pastinya

  7. Satu hal yang paling tragis dari RUU ini adalah, pemerkosa dan korban perkosaan bisa sama2 masuk penjara dengan adanya RUU ini.

    So hati2 dengan RUU sesat ini

  8. Hebatnya para politikus itu membuat kalian berdebat dan beradu argumen. Sebenernya, ada titipan pemerintah untuk lolosnya UU ini gak seh? pertama, agar anggaran gak mubazir, kedua kalau gak jadi, ibu negara kayaknya sewot juga tuh!

    Setiap produk hukum dalam bentuk UU, sepantasnya tidak terlalu multitafsir, sehingga membuat masyarakat yang lain kena imbas dari perbedaan pandangan.

    Kedua, hak daerah untuk menentukan sikapnya, jadi kalau dia kagak mau ya, jangan dipaksa. Juga, katanya persatuan dan kesatuan. Lagi pula musyawarah itu selalu di belakangkan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi kita itu liberal atau terpimpin. kalau kira-kira kalah maunya musyawarah kalau menang maunya voting.

    Orang gak mau makan mangga dipaksa makan mangga, dirayu-rayu mangga rasanya kayak duren. mbok yao, kalau mangga-mangga aja. carilah durennya supaya rasa duren.

    Daerah itu sudah bilang tidak cocok dengan isinya, ya sudah pikirkan lagi baiknya, jangan dipaksa.

    PDIP sebenarnya hanya bicara substansi isi. PDS juga hanya bicara itu, Demokrat, beberapa DPRnya tidak sepandangan dengan ketua Fraksinya yang setuju, dua fraksi Golkar podo wae ikut walk out.

    Lha, daerah banyak yang gak setuju, dicari-cari alasan karena ada yang kompor-i, anda pikir rakyat itu bodoh apa? Dari dulu dengan adat, mereka kuat menghadapi apa aja, sekarang mereka lemah karena adat istiadat sering di kebelakangkan, dinas budaya dan permuseuman cuma bicara anggaran, adat istiadat sering terlantar, isi koran banyak berita politik, ekonomi dan hukum, budayanya jarang.

    Lha salah pemerintah, kok polisi gak bisa apa-apa dengan pornografi padahal aturannya udah ada. Lha, salah aparat keadilan gak bisa ngadilin pelaku pornografi jadi jera. Lha, salah ulama ama pendeta gak bisa ajarin prilaku yang baik supaya masyarakat tidak porno.

    loh kok minta buat UU, biar dibilang tegas (gak ngaruh lah, lha wong aparatnya perlu diajari tidak terima suap bukan dikasih UU baru), lha kemana kotbah dan ceramahmu para ulama dan pendeta, rohaniawan semua????

    Ada yang kambing hitamkan agama juga salah, lah wong semua agama anti pornografi kok. Tapi RUU Pornografi bukan pornografi, isinya gak jelas dan substansinya masih ngaco. Jadi jika anda beragama bukannya tidak mengkaji hukum dalam kajian ilmiah, karena hukum itu ilmiah. Kalau ilmiah jangan multitafsir.

    Lha gara-gara undang-undang porno, kita bisa jadi kehilangan berapa daerah? jangan-jangan agenda pengesahan UU itu agenda asing agar Indonesia makin chaos dan mempertajam bahwa pusat maksaiin kehendak, makin jelas alasan daerah untuk putus cinta dengan Indonesia.

    Lha, Ketua Fraksi ketika RUU dibahas sudah bilang , kalau tidak setuju di yudisial review saja kayak punya firasat ke enam bakal di YR. Kalau gitu, kenapa dibuat UU, berarti ada yang gak sesuai, dia tahu dong. DPR bukan Tuhan. kok maksaain kehendak tentang hukum.
    Jadi, jangan dipaksakan dong ah…

    Pengesahan UU porno itu agenda politik bukan perlu atau tidak perlu. Sekarang agendanya udah kelar, cair..lah barang itu…

  9. bukan ikut-ikutan, tapi saya dengan paparan mbak yang dai kemarin-kemarin kepikiran mau nulis hal yang sama. Banyak yang komen memasung kreativitas, emang pornografi kreativitas sastu-satunya? Terus tentang multitafsir, menurut saya di UUP udah jelas dan tidak memojokkan satu etnis pun.
    Masalah berawal dari yang kecil-kecil, salah satunya ya masalah pornografi.

  10. RUU nya seh ok ok aza…tp ingat lah tindakan oknum2 yg membodohin masyarakat dengan sistem jebak.banyak warnet yg bakal di sweaping…mencari kesalahan2 yg terkadang ga masuk akal.internet itu bersifat bebas.sapapun bisa mengaksesnya.lalu klo di pertanya napa ga memakai software filter porn site blocker??emg semua situs gituan di seluruh dunia da di jamin bs ke block??dan jg apakah sudah bebas dr BUG yg merugikan pemilik??dan terpenting apakah dr pihak pemerintah sudah meliris/membantu pembuatan software tsb??sebenarnya UU ini gw rasa ga gt penting…yg penting gimana pembentukan moral yg baik seorang anak dr lingkungan terdekatnya dahulu.kalo warnet di cap media mesum ama masyarakat gmn tuh?lalu apakah setiap warnet harus menempel stiker 18+ tahun?sudah sangat jelas sekali internet itu BEBAS tp harus memiliki tanggung jawab bagi setiap pemakainya.jadi sangat ga masuk akal sekali klo warnet harus menempel stiker 18+ HAHAHAHA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s